Program Peduli

Program Peduli

Program Peduli mendorong inklusi sosial untuk menurunkan angka kemiskinan di antara kelompok yang termarjinalkan di Indonesia. Program ini diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dan dikelola oleh The Asia Foundation (TAF) di bawah Kementerian Koordinasi Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sejak 2014. Program Peduli bertujuan untuk meningkatkan relasi sosial dan memperkuat inklusi sosial bagi sejumlah kelompok masyarakat diselenggarakan oleh pemerintah, dengan cara meningkatkan akses kelompok-kelompok ini terhadap layanan dan bantuan sosial, pembangunan, dan partisipasi di dalam masyarakat, serta memperkuat kebijakan dan peraturan-peraturan terkait inklusi sosial di tingkat nasional dan daerah. Disabilitas adalah salah satu dari enam kelompok pilar yang termasuk dalam Program Peduli, yang bekerja sama dengan 9 organisasi mitra pelaksana di 13 kabupaten/kota di 7 propinsi.

 

Mitra Payung

Pusat Rehabilitasi YAKKUM                                                             

Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai mitra payung atau organisasi yang membawahi mitra-mitra pelaksana dari Program Peduli untuk Pilar Disabilitas, Pusat Rehabilitasi YAKKUM melakukan berbagai aktivitas untuk membuat model pembangunan disabilitas yang inklusif dengan berfokus kepada layanan kesehatan, hubungan kerja dan pengarustamaan isu disabilitas di antara pemangku kebijakan. YAKKUM berperan untuk memfasilitasi gerakan disabilitas untuk mendorong implementasi UU Disabilitas No. 8 Tahun 2016, khususnya dalam pembentukan Komite Nasional Disabilitas. Melalui Program Peduli, YAKKUM juga mendorong inklusi sosial bagi difabel psikososial (Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ) di Yogyakarta dan mendorong terbentuknya Kabupaten Sumba Barat yang inklusif. Dalam mengimplementasikan Program Peduli di Pilar Disabilitas, Pusat Rehabilitasi YAKKUM bekerja dengan 8 Organisasi lain, yaitu:

 

Mitra Pelaksana

1. Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO)

Pada fase kedua Program Peduli (Maret 2017 – Oktober 2018), PATTIRO melakukan penelitian terhadap praktik baik dan inovasi dalam pendataan disabilitas dan pelayanan publik bagi disabilitas dari beberapa lokasi yang didampingi oleh mitra Program Peduli untuk pilar disabilitas, antara lain Kota Banjarmasin, Kab. Kulon Progo, Kab. Sukoharjo, Kab. Bone, Kab. Sumba Barat, dan Kab. Lombok Barat. Hasil kajian ini akan menjadi rekomendasi bagi berbagai kementerian dan lembaga pemerintah terkait untuk mendorong perbaikan dalam praktik dan kebijakan pelayanan publik bagi disabilitas di Indonesia.

 

2. Karitas Indonesia Keuskupan Agung Semarang (Karina KAS)

Kab. Klaten dan Sukoharjo, Jawa Tengah

Dengan pendekatan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), Karina KAS memfasilitasi keterlibatan aktif dan meningkatkan kemampuan difabel untuk melakukan advokasi bagi kebutuhan layanan dasar, akses, dan informasi di Klaten dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Karina KAS juga mendampingi kelompok-kelompok difabel melalui Self-Help Group agar memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk dapat terlibat dalam proses dan perencanaan pembangunan, baik perencanaan regular maupoun Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan.

 

3. SEHATI -  Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

SEHATI mendorong penerimaan sosial bagi disabilitas di Kabupaten Sukoharjo melalui forum-forum penguatan kapasitas difabel dan keluarga difabel, serta mendorong perbaikan kebijakan penyediaan dan akses terhadap layanan dasar bagi difabel di empat desa. SEHATI juga melakukan advokasi kepada berbagai pihak penyedia layanan dasar untuk melakukan pengarusutamaan disabilitas dalam penganggaran dan perencaaan.

 

4. Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel (SIGAB)

Kab. Kulon Progo dan Sleman, DIY

Bekerja untuk mendorong terbentuknya Kabupaten Kulon Progo dan Sleman yang inklusif, SIGAB melakukan berbagai kegiatan penguatan kapasitas bagi kelompok difabel dampingan di delapan desa. Di tingkat pusat, SIGAB juga membangun forum koordinasi dan fasilitasi terkait Desa Inklusif. Forum ini terdiri dari perwakilan berbagai kementerian, aparat pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi penyandang disabilitas.

 

5. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)

Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Bekerja bersama organisasi penyandang disabilitas (OPD) di Kota Banjarmasin, SAPDA mendorong partisipasi aktif dari difabel untuk terlibat dalam proses perencanaan kota inklusif, serta bekerja SKPD dan Bappeda untuk mewujudkan Banjarmasin sebagai Kota Inklusif. SAPDA juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti Forum Warga yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk mendorong penerimaan sosial dan meningkatkan kepercayaan diri difabel untuk berpartisipasi di tengah masyarakat.

 

6. Pusat Studi dan Layanan Disabilitas  (PSLD) Brawijaya

Bersama Program Peduli, PSLD Brawijaya mendorong keterlibatan kelompok ulama untuk mempromosikan Islam yang inklusif bagi disabilitas, dengan melakukan kajian mengenai hukum-hukum Islam (fiqih) terkait disabilitas di tiga lokasi di Jawa Timur, yaitu Sampang, Jombang, dan Tulungagung. PSLD juga melakukan berbagai kegiatan bersama kelompok ulama untuk mendorong terbitnya fiqih disabilitas yang progresif.

 

7. Yayasan Bahtera

Kab. Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur

Bahtera bekerja untuk mendorong perencanaan dan penganggaran yang pro-disabilitas di tingkat kabupaten dengan mendorong terbentuknya Forum Peduli di 11 desa di Sumba Barat. Saat ini, dengan adanya komitmen Kabupaten Sumba Barat melalui Dinas Sosial, Pemerintah Daerah telah menganggarkan sejumlah dana untuk peningkatan keterampilan, bantuan permodalan, serta bantuan alat bantu mobilitas seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu dengar untuk difabel.

 

8. Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB)

Kab. Bone dan Gowa, Sulawesi Selatan

Untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan adanya kebijakan yang inklusif bagi difabel, YASMIB bekerja untuk melakukan pendataan atas kebutuhan khusus  kelompok difabel bersama relawan dan kader dari kelompok-kelompok masyarakat.  Data disabilitas ini yang kemudian diintegrasikan dengan Sistem Data Berbasis Kelurahan (SDBDK). YASMIB juga mendorong perencanaan yang responsif gender dan inklusif di Bone dan Gowa.

 

 

×

Modal Header


Png, Jpg, Jpeg, Gif
Docx, PDF, Zip
Png, Jpg, Jpeg, Gif

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Berita / Cerita

Pusat Rehabilitasi YAKKUM Luncurkan Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa dalam Pengarusutamaan Kesehatan Jiwa dan Penyandang Disabilitas

Pusat Rehabilitasi YAKKUM saat ini secara khusus melalui Proyek Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Sosial berbasis Masyarakat intens melakukan pendampingan pada 21 desa atau kalurahan dan mendorong untuk mengarusutamakan layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dan pemberdayaan bagi disabilitas. Namun demikian, masih banyak desa atau kalurahan yang belum memahami kebijakan yang mendasari layanan dan program kesehatan jiwa dan pemberdayaan bagi disabilitas psikososial.

Program Digital Health Hub Rehabilitation

Bisa jadi belum banyak yang mengetahui dan memahami arti pentingnya alat bantu dan treatment Kesehatan bagi penyandang disabilitas. Bahkan bisa jadi juga belum banyak yang mengerti adanya gap terhadap upaya pemenuhan alat bantu bagi mereka. Untuk itulah sejak tahun 2022 kami menyelenggarakan program Digital Health Hub Rehabilitation berkolaborasi dengan RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) di Australia.

WUJUDKAN PEMILU YANG RAMAH BAGI DISABILITAS

Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024 yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin menjadi hal yang sangat dinanti oleh banyak lapisan masyarakat, tidak terkecuali kawan-kawan difabel untuk dapat menggunakan hak politiknya. Pada hakekatnya, kawan-kawan difabel memiliki kedudukan yang sama terkait hukum dan hak asasi manusia seperti halnya dengan warga negara Indonesia lainnya, termasuk hak politik. Untuk itu, mereka juga memperoleh kesempatan yang sama untuk dapat memberikan suara dalam PEMILU 2024.

Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PRYAKKUM) dan UCP Roda Untuk Kemanusiaan Indonesia menggelar Workshop Nasional Percepatan Pemenuhan Alat Bantu

Pemenuhan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia di Indonesia membutuhkan strategi yang harus dikelola secara matang dan didorong dengan baik, mulai dari tingkat lokal hingga di tingkat nasional. Tentunya dalam mewujudkan capaian tersebut, perlu untuk membangun komitmen bersama dengan berkaca kepada capaian, permasalahan serta tantangan, dan juga peluang yang ada. Tentu saja, hal ini perlu dilakukan supaya kebijakan yang dibuat sungguh berpihak kepada program pemenuhan alat bantu. Terlebih, pemenuhan alat bantu ini menjadi tanggung jawab bersama dan bersifat lintas sektoral supaya kesesuaian, keterjangkauan, dan kualitas alat bantu tersebut dapat terjaga dengan baik.

Berita dan cerita lainnya
UNTUK UPDATE TERBARU SILAHKAN SIGN UP EMAIL ANDA